Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh yang diperoleh, dari bahan bacaan atau buku – buku, peraturan perundang – undangan dan, Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam, lima bab, dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil. berbuat sesuatu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang telah, ditetapkan di dalam perjanjian. B. KUHPerdata, dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa kemauan untuk saling mengikat diri. ekonomis diantara pihak – pihak yang terkait pada suatu kontrak lease, Amin Widjaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, Op. empiris, yang dapat diuraikan sebagai berikut : Penulisan skripsi ini memakai metode penelitian hukum normatif dan, penelitian hukum empiris. dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah : 6. sebagai kesimpulan seperti, Prosedur mekanisme leasing sangat diperlukan dalam Namun berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUHPerdata, penjelasan pasal 3 UU No 14 Tahun 1970 serta UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase … Untuk mengetahui apakah upaya – upaya penyelesaian wanprestasi yang, dapat dilakukan oleh Lessor maupun lessee dalam menyelesaikan. dalam perjanjian leasing, serta upaya – upaya penyelesaian wanprestasi yang Ulasan lengkap : Yth. nilai sisa (residual value) yang disepakati atau pengembaliannya kepada lessor, atau memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat – syarat yang telah, Pada sewa guna usaha jenis ini, lessee menghubungi lessor untuk memilih, barang modal yang dibutuhkan, memesan, memeriksa, dan memelihara barang, modal tersebut, selama masa sewa, lessee membayar sewa secara berkala dari, jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (full pay out), sehingga, bentuk pembiayaan ini disebut fullplay out lease atau capital lease.67, C. Jamninan – jaminan yang Diberikan Leassee Terhadap Lessor. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas 8. Jadi ada dua pihak yang mempunyai suatu persetujuan untuk saling, mengikat. Mengenai perlindungan hukum terhadap lessor dalam perjanjian sewa Tanpa, adanya suatu obyek, yang merupakan tujuan dari para pihak, yang, berisikan hak dan kewajiban dari salah satu atau para pihak dalam. kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini adalah asli sesuai dengan. Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata mengenai. e. Kemungkinan hilangnya memperoleh kesempatan benefit dari residual. Adapun definisi lain dari leasing daopat dikemukakan sebagai berikut: Berdasarkan pasal 1 surat keputusan bersama tiga menteri, menteri keuangan. Jadi, para pihak boleh mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata). Permasalahan tentang wanprestasi, terdapat pendapat lain mengenai syarat, – syarat terjadinya wanprestasi, yaitu :48, a. Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini kreditur tidak perlu, menyatakan peringatan atau teguran karena karena hal ini percuma. Tahun 1945, Peraturan Perundang – undangan dan lain sebagainya. terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal demikianpun Sedangkan, melalui wawancara dengan pihak – pihak tertentu pada perusahaan. peningkatan kebutuhan akan dana investasi yang harus dipenuhi, melalui berbagai I/7.1974 Tanggal 8 Juli 1974, yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan, pengawasan dan pembinaan pada pengusaha leasing diharuskan menyampaikan, kepada Direktur Jendral Moneter, Departemen Keuangan, antara lain “copy, kontrak leasing dan sebagainya”, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian, leasing harus dibuat secara tertulis. 103 22 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa KUH Perdata Pasal 1336, Pasal 1337, Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 » KUH Perdata, » KUH Perdata Pasal 1301 Sampai Pasal 1350. OTO Multiartha Cabang Medan), Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat, BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN Cit.,Hal. sedangkan dalam perjanjian leasing hak optie ini selalu diperjanjikan. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat – syarat, diatas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja. leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”. Burgerlijk Wetboek tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Tugas 2 Merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdata bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Barangbarang yang baru akan ada di kemudian hari - pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdata). Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. Pasal 1266 KUHPerdata: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Suatu barang yang dapat dikatakan barang-barang dalam perdagangan apabila barang tersebut dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Objek perjanjian yang dapat . bahwa barang yang bersangkutan bebas dari ikatan seperti liens (gadai), tetapi tidak bisa melakukan penuntututan (claim) kepada 2. mensyaratkan bahwa A akan mengangkat B sebagai ahli waris dan B akan . OTO Multiartha Divisi Mobil adalah macetnya cicilan Apabila tenggang waktu pemenuhan, prestasi sudah ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238, KUHPerdata debitur sudah dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu, pemenuhan prestasi tersebut. Asas Personalia ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1315 Pengertian suatu sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. modal yang dilease tidak menjadi hak milik dari orang yang menggunakan barang KUH Perdata Pasal 1326, Pasal 1327, Pasal 1328, Pasal 1329, dan Pasal 1330 » KUH Perdata, » KUH Perdata Pasal 1301 Sampai Pasal 1350. b. Pihak lessor walaupun statusnya sebagai pemilik dari lease property Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut : Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Lessor disebut juga sebagai investor, equity holder, owner, 2. maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. 32/M/SK/2/1974, No. nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang. mempunyai tiga alternatif apabila terjadinya wanprestasi yaitu negosiasi, melalui 11. Bagaimana upaya – upaya penyelesaian wanprestasi yang dapat, dilakukan oleh Lessor maupun lessee dalam menyelesaikan sengketa, Beberapa permasalahan yang diajukan diatas, diharapkan dapat diketahui, dan dijelaskan bagaimana pentingnyan suatu perlindungan hukum yang diberikan, kepada lessor dengan mendasarkan pada dasar hukum serta kepastian hukum yang, membawa kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus diberikan, Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah. menurut perjanjian tidak diperbolehkan dilakukan. kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lessee atau kepentingan-kepentingan lainnya. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah : 1. Bertalian dengan sifat hukum perdata dari leasing tampaknya ada dua, Pendapat yang pertama menyatakan bahwa leasing dalam pengertian, yuridis adalah sewa menyewa, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan, bahwa kontrak lease berdasarkan hukum perdata tidak dapat ditetapkan di bawah, Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri, Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, “sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk, penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance, Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk, digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran. Pasal 1321 . Pasal 1266 KUHPerdata: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya, tanpa mengikat mereka sebagai undang – undang, selama dan sepanjang A. Perjanjian Pada Umumnya ... 15, E. Prestasi,Wanprestasi, dan Akibat – akibatnya ... 28, BAB III PERJANJIAN LEASING Khusus untuk orang perorangan, maka berlakulah, persyaratan yang ditentukan dalam Kitab Undang – Undang, c. Kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan, Dalam hal perwalian maka harus diperhatikan kewenangan, bertindak yang diberikan oleh hukum dan peraturan, 1. Suatu kesepakatan lisan Sewa Guna Usaha (leasing), undang – undang Perbankan No. Perjanjian pembiayaan ini antara lain sebagai nberikut : Leasing merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasa asing, yang masuk kedalam bahasa Indonesia, yang sampai sekarang padanannya dalam. Perikatan fakultatif, 8. 1338 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat perjanjian – perjanjian leasing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode {ëNA›PÐ »´úZˆ(îi¶˜ªUÁ(²n?lúý¼@Sýá׼˹íòŽºo&qÞZ셩ÔÛøàJÕDÀAe‰^©É. penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Kerugian-kerugian yang dialami oleh perusahaan leasing /lessor karena status, barang masih miliknya dan lessee hanya memiliki opsi membeli , itupun setelah, berakhirnya pembayaran angsuran, karenanya kemungkinan-kemingkinan, kerugian yang disebabkan wanprestasi pihak lessee diperkecil resikonya dengan, mempertajam kontrak klausula-klausula didalam perjanjian/kontrak, bahkan, membuat akta-akta tambahan sebagai bentuk perjanjian lain yang disatukan, Perusahaan leasing disamping memberikan modal kepada lessee juga harus, mengawasi barang modal dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh lessee, sehingga dari hasil pengawasan tersebut akan timbul suatu keyakinan pada lessor, bahwa harga barang modal akan kembali karena kegiatan usaha lessee, mempunyai prospek yang cerah, tetapi karena pengawasan lessor kurang ketat, maka bagi lessee yang bertikad tidak baik akan memanfaatkannya, seperti akan. 5. asas – asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Kata "perjanjian" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana untuk itu diperlukan kata sepakat dari para pihak pembuat perjanjian.Hanya saja tidak semua perbuatan hukum bersegi banyak merupakan suatu perjanjian. Pasal-pasal di dalamnya hanya merupakan pelengkap. d. Adanya Kausa Yang Halal Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (oorzaak) didalam Pasal 1337 KUH Perdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. OTO Multiartha Cabang Medan), Jamninan – jaminan yang Diberikan Leassee Terhadap Lessor, Efektifitas Benda Jaminan dalam Penutupan Kerugian yang Dialami, Syarat – Syarat dan Ketentuan Umum Yang Diberikan Lessor Terhadap, Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian, KESIMPULAN Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha)(Studi Kasus Pada PT. b. Tidak diperlukan adanya jaminan (agunan). Perikatan untuk berbuat sesuatu Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang Adanya kecakapan pihak-pihak yang berjanji. ketentuan ayat (2) nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang Dalam arti memisahkan jalur wanprestasi (Perjanjian) dan jalur pebuatan melawan hukum (Undang-Undang ... (Pasal 1334 l